Terkait pemberitaan yang ramai diperbincangkan mengenai dugaan pemerasan proyek oleh oknum yang mengatasnamakan Kadin Cilegon dan organisasi lainnya, tentu investigasi sedang dilaksanakan oleh Pihak terkait dalam hal ini untuk meminta keterangan dari semua pihak. Dan sudah sepatutnya demikian. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari potongan video yang viral semata. Kita harus lebih jernih dan bijak melihat latar belakang serta kondisi riil di lapangan, khususnya yang terjadi di Provinsi Banten dan Kota Cilegon.
Apa yang selama ini disebut sebagai “premanisme” sebenarnya adalah puncak gunung es dari ketidakadilan yang sudah lama dirasakan oleh para pengusaha pribumi di daerah tersebut. Di tengah geliat pertumbuhan industri besar dan derasnya arus investasi, banyak pengusaha lokal yang justru terpinggirkan. Proyek-proyek besar berjalan tanpa memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha setempat, terutama pengusaha pribumi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertanian di Banten mulai tergerus, dan ruang ekonomi kini dikuasai oleh industri-industri besar yang pelakunya banyak berasal dari luar, bahkan asing. Ini tentu mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Kita tidak anti investasi apalagi anti asing. HIPPI sangat mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, investasi yang ideal adalah yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menyingkirkan mereka.
Sebagai Ketua Umum HIPPI, saya menilai ini saatnya kita membela hak-hak pengusaha pribumi. Ketika akses terhadap proyek dan sumber daya ekonomi semakin sempit bagi mereka yang asli tumbuh di tanahnya sendiri, maka perlu ada koreksi kebijakan dan keberpihakan yang nyata dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat. Saya juga me mohon maaf atas nama HIPPI jika ada banyak kekurangan dalam tindakan di anggota kami (investigasi internal masih berlangsung)
HIPPI menyerukan agar kita tidak hanya menilai dari narasi viral, tapi juga membuka ruang dialog dan penyelesaian yang adil. Kita harus bertanya: siapa sebenarnya yang tertindas? Apakah salah jika pengusaha pribumi menuntut keterlibatan dalam pembangunan di daerahnya sendiri?
Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri, dan itu dimulai dari keberpihakan pada pengusaha pribumi di daerah-daerah seperti Banten.
